Zhang Po, yang baru berusia satu tahun setelah lulus sekolah, mengalami kecelakaan tragis ketika sebuah kereta tambang yang tidak terkontrol menabraknya di dalam sebuah tambang di Provinsi Anhui, mengakibatkan cedera yang mengakhiri karirnya yang singkat sebagai penambang batu bara. Sejak kecelakaan tersebut pada tahun 1999, Zhang hidup dengan mengandalkan tunjangan disabilitas yang diberikan oleh mantan majikannya di Huainan, kota penghasil batu bara di Anhui. Namun, pada tahun 2024, Zhang kembali dirawat di rumah sakit — kali ini di ruang psikiatri.

Pada bulan Juni, Zhang ditahan selama 22 hari setelah melakukan protes di depan kantor mantan majikannya, menuntut kenaikan tunjangan disabilitas. "Saya mengalami lebih dari 20 hari penghinaan di sana. Tidak ada telepon, dan sabuk serta tali sepatu saya disita," kata Zhang dalam wawancara baru-baru ini dengan media Tiongkok. Zhang mengklaim bahwa ia dipaksa untuk mengonsumsi obat-obatan dan diikat di tempat tidur selama beberapa jam setiap harinya. Setelah tiga minggu di rumah sakit, ia dijatuhi hukuman delapan hari penahanan administratif karena "membuat keributan dan memprovokasi masalah".

Setelah media lokal memberitakan kasus Zhang, kisahnya menjadi viral. Tagar terkait dilihat hampir 40 juta kali di Weibo setelah pertama kali dilaporkan pada bulan April. Seorang komentator menulis: "Jika bahkan hukum tidak dapat menghentikan diagnosis penyakit mental, bagaimana orang biasa bisa membuktikan diri mereka normal?" dan menambahkan, "Ketika kekuasaan dapat secara sembarangan mendefinisikan kegilaan dan ketidakgilaaan, semua orang akan hidup dalam ketakutan akan hilangnya eksistensi mereka!".

Kisah Zhang Po bukanlah kasus yang terisolasi. Lebih dari satu dekade setelah Tiongkok mengesahkan undang-undang kesehatan mental yang groundbreaking, yang seharusnya menghilangkan penyalahgunaan semacam itu, para korban dan aktivis mengungkapkan bahwa praktik penahanan paksa masih umum, dengan masyarakat sipil yang melemah membatasi kemampuan orang untuk membela hak-hak mereka.

Zhang Youmiao, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Zhang Po, mengatakan bahwa ia "masih mencoba memproses" pengalamannya saat ditahan pada tahun 2018 dan 2019. "Saya masih merasa terbalik," kata Zhang, yang kini berusia 26 tahun.

Pada tahun 2018, Zhang adalah siswa vokasi yang tinggal bersama orang tuanya dan belajar perbaikan mobil di Xi’an, ibu kota Provinsi Shaanxi yang terletak di Tiongkok tengah. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhang dan tetangga mereka menunggu kompensasi untuk penggusuran ratusan rumah di desa perkotaan mereka yang dijadwalkan untuk direkonstruksi.

Pada bulan Agustus 2018, Zhang bergabung dengan protes kecil di luar kantor pemerintah provinsi. Mereka segera ditangkap dan dibawa ke rumah sakit psikiatri. Tangan dan kaki Zhang diikat di tempat tidur dan dipaksa mengonsumsi obat dua kali sehari. "Saya berusaha tidak menelan pil itu dengan menyembunyikan obat di antara gigi dan pipi saya dan meludahkannya setelahnya," kenang Zhang. Zhang mengungkapkan bahwa orang tuanya dibujuk untuk memberikan persetujuan terhadap perawatan tersebut setelah polisi menyatakan bahwa identitas gender Zhang – yang diidentifikasi sebagai non-biner – dapat dianggap sebagai penyakit mental.

Sistem yang Rentan terhadap Penyalahgunaan

Undang-undang kesehatan mental Tiongkok, yang disahkan pada tahun 2012, memungkinkan pihak berwenang untuk menahan "pembuat onar" tanpa persetujuan orang tersebut atau kerabatnya. Seseorang dapat dirawat di rumah sakit secara paksa jika mereka dianggap berisiko merugikan diri sendiri atau orang lain. Negara lain, termasuk Inggris, memiliki ketentuan hukum serupa. Namun, di Tiongkok, banyak yang khawatir bahwa sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan karena kurangnya pengawasan dan keseimbangan. Investigasi BBC baru-baru ini menemukan bahwa mengkritik Partai Komunis Tiongkok dapat menjadi dasar untuk diagnosis psikiatri.

Huang Xuetao, seorang pengacara yang menjadi ahli dalam perlakuan terhadap orang dengan gangguan mental dan cacat, menyatakan bahwa undang-undang tersebut harus direformasi agar tidak ada orang yang dapat dicabut haknya. "Ide di balik 'diberi label sebagai sakit mental' menyiratkan bahwa tidak adil untuk mencabut hak sipil dari seseorang tanpa penyakit mental – tetapi dapat diterima jika orang tersebut benar-benar mengalaminya. Pikiran inilah yang mempertahankan perangkap struktural dalam sistem psikiatri. Mereka yang memegang keyakinan semacam ini berkompromi. Kecuali keyakinan ini ditantang secara mendasar, penyalahgunaan psikiatri yang melanggar hak asasi manusia akan terus berlanjut," ujarnya.

Zhang Youmiao ditahan selama tujuh hari sebelum dibebaskan, meskipun mereka kemudian ditahan lagi selama 15 hari, tanpa persetujuan orang tua mereka. Para dokter bersikap simpatik, dengan salah satu dari mereka bahkan diam-diam menyarankan kepada Zhang bahwa mereka dapat mengajukan suaka politik di negara asing. "Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya," kata Zhang. "Saya tidak melihat perilaku saya sebagai politis; saya hanya melindungi hak saya."

Hukum Tiongkok menyatakan bahwa jika seseorang dirawat di rumah sakit secara paksa, mereka harus memiliki kondisi psikiatri yang terdiagnosis. Zhang menyatakan bahwa mereka tidak menerima diagnosis formal dalam kedua masa perawatan di rumah sakit tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki catatan rumah sakit dari waktu itu, tetapi mereka menyediakan bukti dokumenter untuk mendukung elemen lain dari cerita mereka.

Zhang tidak pernah mengajukan keluhan secara resmi terkait perlakuan yang diterimanya. "Saya merasa takut, saya takut akan dijebloskan ke penjara atau rumah sakit jiwa lagi. Saya bahkan meragukan diri saya sendiri, saya berpikir mungkin saya adalah penyebab masalahnya".

Zhang meninggalkan Tiongkok pada tahun 2023 dan kini sedang mengajukan permohonan suaka di luar negeri.

'Mengapa Saya Tidak Bisa Menunjukkan Apa yang Salah?'

Orang lain telah berusaha meminta pertanggungjawaban dari sistem Tiongkok. Lebih dari 100 orang mencoba mengajukan kasus hukum terkait penahanan paksa terhadap rumah sakit, polisi, atau pemerintah lokal antara tahun 2013, ketika undang-undang kesehatan mental diberlakukan, hingga 2024. Namun, sedikit yang berhasil.

Pada tahun 2024, pengacara yang berbasis di Shenzhen, Zeng Yuan, menggugat biro keamanan publik lokalnya setelah ia ditahan selama empat hari setelah perselisihan dengan polisi setempat. Zeng telah merusak sebuah papan nama di kantor polisi, meluapkan kekecewaannya atas ketidakmampuan mereka untuk membantunya menghubungi ayahnya yang terasing dan menangani serangan online yang ia terima terkait pekerjaannya. Zeng kalah dalam kasusnya, meskipun komisi kesehatan Shenzhen menyatakan bahwa catatan medis dan perilakunya "tidak sepenuhnya mendukung diagnosis gangguan mental berat".

Zeng mewakili dirinya sendiri dalam kasus hukum tersebut. "Jika Anda secara langsung menuduh pemerintah melanggar hukum, pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukan pengacara di bidang komersial yang bersedia mewakili Anda," katanya. LSM Huang, Inisiatif Kesetaraan dan Keadilan, dulunya menyediakan bantuan hukum untuk orang-orang yang mengajukan keluhan hak sipil, sering didanai dengan bantuan sumbangan dari luar negeri. Namun, undang-undang yang ketat tentang pendanaan asing "telah berdampak serius pada kemampuan kami untuk menangani kasus-kasus ini," ujarnya.

Beberapa korban justru beralih ke pengadilan opini publik. Setelah Zhang Po membagikan kisahnya kepada media, pemerintah kota setempat menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki keluhannya. Zeng menerbitkan postingan blog di WeChat tentang pengalamannya, yang segera disensor. Namun, ia tetap berharap bahwa tekanan publik mungkin berdampak. "Mungkin suatu hari di masa depan, pengadilan bisa membatalkan putusan itu," kata Zeng. "Karena saya telah mengalami perlakuan semacam ini, mengapa saya tidak bisa menunjukkan apa yang salah? Saya tidak perlu menelan kemarahan saya. Saya tidak perlu tetap diam."

Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan komisi kesehatan nasional tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Penelitian tambahan oleh Jason Tzu Kuan Lu