Pemerintah Filipina pada hari Jumat menyerukan agar pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang dilanda perang dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa hambatan. Seruan ini muncul setelah beberapa minggu blokade yang diberlakukan oleh Israel, yang telah menimbulkan keprihatinan serius dari komunitas internasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Filipina menyampaikan, "Bantuan kemanusiaan harus sampai kepada populasi sipil di Gaza, terutama kepada mereka yang paling rentan, termasuk orang sakit, wanita, anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional."

Kementerian tersebut menekankan bahwa bantuan untuk Gaza harus tetap berada di bawah kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sebelumnya menggambarkan kurangnya akses segera ke makanan dan kebutuhan dasar lainnya sebagai memiliki "dampak bencana" bagi warga Palestina.

"Tanggapan kemanusiaan harus didasarkan pada penilaian kebutuhan yang tidak memihak dan dipandu oleh prinsip netralitas, kemanusiaan, dan akuntabilitas," tambah pernyataan itu, seraya mengajak agar terdapat "pengadaan bantuan yang penuh, aman, cepat, dan tidak terhambat" untuk populasi sipil Palestina di seluruh Jalur Gaza.

Sejak 2 Maret, Israel telah memberlakukan pembatasan pada makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang masuk ke Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa "jumlah makanan dasar" akan diizinkan masuk ke Gaza, namun ia juga menegaskan bahwa negaranya berencana untuk mengontrol wilayah tersebut.

Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada juga mengkritik Israel atas "penolakan terhadap bantuan kemanusiaan yang esensial untuk populasi sipil," dengan menyebut tindakan tersebut "tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Kemanusiaan Internasional."

Perang di Gaza dimulai pada serangan mendadak Hamas yang menewaskan 1.200 orang Israel dan beberapa warga Filipina pada 7 Oktober. Serangan balasan yang tak henti-hentinya dari Israel terhadap serangan Hamas tersebut telah mengakibatkan setidaknya 53.000 kematian, sebagian besar adalah warga sipil, serta memindahkan sejumlah besar dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung PBB dalam memenuhi mandat kemanusiaannya di Gaza. "Melindungi integritas operasional, independensi, dan efektivitas entitas PBB sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem PBB serta kemampuannya untuk merespons secara berarti terhadap kebutuhan kemanusiaan di seluruh dunia," ujarnya.

Selain itu, kementerian tersebut juga menegaskan bahwa Filipina terus mendukung solusi dua negara, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 181 dan resolusi PBB lainnya yang relevan. Sistem dua negara dianggap sebagai "satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di kawasan tersebut," tambahnya.