WASHINGTON: Pada hari Jumat, administrasi Trump mengeluarkan perintah yang dinyatakan akan efektif mengangkat sanksi terhadap Suriah. Ini terjadi setelah Presiden Donald Trump pada bulan ini berjanji untuk mencabut langkah-langkah tersebut guna membantu negara itu membangun kembali setelah perang saudara yang menghancurkan.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan transaksi yang melibatkan pemerintah sementara Suriah yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al Sharaa, serta bank sentral dan perusahaan milik negara. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang diharapkan bisa mendorong pemulihan dan pembangunan di Suriah.

Lisensi umum ini, yang dikenal sebagai GL25, secara resmi mengizinkan transaksi yang dilarang oleh Peraturan Sanksi Suriah, yang pada dasarnya berarti sanksi terhadap Suriah dicabut. Menurut pernyataan Kementerian Keuangan, “GL25 akan memungkinkan investasi baru dan aktivitas sektor swasta yang sejalan dengan strategi ‘America First’ dari Presiden.”

Selain itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga mengeluarkan pengabaian selama 180 hari di bawah Undang-Undang Caesar untuk memastikan bahwa sanksi tidak menghalangi investasi. Dia menyatakan bahwa langkah ini juga akan memfasilitasi penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi serta mendukung upaya kemanusiaan di wilayah tersebut.

“Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi Presiden untuk hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” ucap Rubio, menambahkan bahwa Trump telah menjelaskan harapannya bahwa pelonggaran sanksi akan diikuti oleh tindakan dari pemerintah Suriah.

Dengan langkah ini, administrasi Trump tampaknya ingin membuka jalan bagi kerjasama yang lebih luas dan memberikan dorongan bagi ekonomi Suriah yang sedang terpuruk akibat konflik yang berkepanjangan. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk kebutuhan untuk meyakinkan rakyat Suriah dan komunitas internasional tentang komitmen pemerintah Suriah untuk reformasi dan stabilitas.