Pemerintah Suriah baru saja memperkenalkan kode berpakaian baru yang mengharuskan wanita mengenakan burkini atau pakaian renang berpantai penuh saat berada di pantai dan kolam renang umum. Langkah ini diambil oleh Kementerian Pariwisata dan mengacu pada "kebutuhan kepentingan publik" serta menyerukan pakaian yang "menghormati selera publik dan sensitifitas berbagai segmen masyarakat." Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa untuk wanita, kini diperlukan pakaian renang yang lebih sopan, seperti burkini atau baju renang yang menutupi lebih banyak bagian tubuh.

Selain itu, saat beralih dari pantai ke tempat lain, wanita diwajibkan mengenakan penutup atau jubah longgar di atas pakaian renang mereka. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk wanita; laki-laki juga harus mematuhi regulasi baru ini. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah larangan untuk tidak mengenakan baju di tempat umum di luar area renang yang ditentukan, lobi hotel, dan zona makan.

Namun, ada pengecualian untuk hotel-hotel tertentu dan pantai pribadi. Pakaian renang bergaya Barat, termasuk bikini, masih diizinkan di pantai dan kolam renang privat, serta di hotel berbintang empat (atau lebih) yang diakui secara internasional. Penegakan kode berpakaian baru ini akan menjadi tanggung jawab penjaga pantai dan pengawas pantai, meskipun Kementerian Pariwisata tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dikenakan untuk mereka yang melanggar aturan ini.

Peraturan baru ini mencerminkan pengaruh yang semakin besar dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok yang dipimpin oleh Islamis yang kini memimpin administrasi transisi Suriah. HTS, sebelumnya dikenal sebagai Front Al-Nusra, dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan sejumlah negara Barat lainnya. Pemimpin HTS dan presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, berjanji untuk memerintah Suriah dalam "kerangka Islam" selama periode transisi lima tahun mendatang. Pada bulan Maret lalu, ia menandatangani konstitusi sementara dengan pemilihan umum nasional yang diproyeksikan akan berlangsung di akhir dekade ini.