Kekuasaan Xi Jinping Terancam: Penghilangan Jenderal Tinggi Militer Tunjukkan Ketidakstabilan Internal
Pada 11 Maret, Jenderal He Weidong, pejabat militer tertinggi kedua di Tiongkok dan wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC), tidak terlihat di depan publik. Ketidakhadirannya menimbulkan berbagai spekulasi mengenai posisinya di dalam pemerintahan Xi Jinping. Hal ini diperparah dengan faktanya bahwa namanya tidak muncul dalam daftar peserta pemakaman mantan rekan kerjanya, Xu Qiliang, yang juga merupakan wakil ketua CMC. Dalam sistem politik Tiongkok yang sangat teratur, ketidakberadaan seseorang seringkali dianggap sebagai tanda konfirmasi pemecatan.
Penghilangan Jenderal He mengikuti pola pemecatan pejabat tinggi lainnya, termasuk mantan menteri luar negeri Qin Gang dan mantan menteri pertahanan Li Shangfu, yang juga hilang dari pandangan publik sebelum resmi dipecat dari jabatan mereka. Jenderal He memiliki hubungan personal dan profesional yang panjang dengan Xi Jinping, dimulai saat mereka berdua bekerja di pemerintahan lokal di Provinsi Fujian pada tahun 1990-an dan 2000-an. He diangkat menjadi jenderal penuh pada tahun 2017 dan kemudian menjadi wakil ketua CMC pada tahun 2022.
Meski Xi Jinping memproyeksikan citra pemerintahan yang bersatu, kenyataannya adalah tingkat tertinggi dalam sistem politik Tiongkok adalah tempat ketegangan yang terus-menerus akibat ambisi yang bersaing, perbedaan ideologis, dan loyalitas faksi. Kepemimpinan Xi ditandai dengan konsolidasi kekuasaan yang tak henti-hentinya dan kampanye anti-korupsi yang luas, tetapi penghapusan pejabat-pejabat yang ditunjuknya sendiri menunjukkan adanya keretakan dalam sistem yang telah ia bangun.
Waktu ketidakhadiran Jenderal He mungkin menjadi sinyal politik yang penting. Pada bulan Agustus, Sesi Pleno ke-4 dari Komite Sentral ke-20 dijadwalkan untuk berlangsung. Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk menyesuaikan arah kepemimpinan di belakang pintu tertutup. Pada periode yang sensitif seperti inilah pemecatan sering terjadi, baik sebagai langkah preemptive maupun sebagai sinyal disiplin.
Situasi ini juga menunjukkan kerentanan dalam sistem pertahanan Tiongkok pada saat Beijing memperluas jejak militer dan meningkatkan anggaran pertahanannya. Angkatan Darat Pembebasan Rakyat (PLA) telah melakukan latihan udara dan laut bersama di Laut Cina Selatan, yang kemungkinan ditujukan untuk menarik perhatian baik domestik maupun internasional. Latihan ini berfungsi sebagai peringatan bagi negara-negara tetangga dan Amerika Serikat, sekaligus memperkuat narasi tentang kekuatan tempur PLA di bawah kendali langsung Xi.
Di Tiongkok, kekuatan militer dan otoritas politik berjalan beriringan. Pengendalian Xi atas angkatan bersenjata bukan hanya untuk menanggapi ancaman eksternal tetapi juga untuk menangani ketidakpuasan internal. Pemecatan pada saat-saat seperti ini jarang berfokus pada satu orang. Sejak tahun 2023, setidaknya tiga jenderal senior telah dihapus dari posisinya sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengatasi korupsi dan ketidaksetiaan yang sudah mengakar di dalam struktur militer. Namun, dalam kasus He, pemecatannya mungkin lebih berkaitan dengan pengelolaan persaingan faksi dan konsolidasi kontrol politik.
Meski Partai Komunis Tiongkok merupakan sistem satu partai, ia jauh dari monolitik. Sejak era Mao, faksi-faksi internal telah terbentuk berdasarkan hubungan regional, kecenderungan ideologis, dan loyalitas pribadi. Di bawah Xi, banyak kelompok tradisional telah melemah, tetapi faksionalisme tidak menghilang—melainkan, adaptasi terhadap dinamika baru. He, misalnya, dikenal sebagai bagian dari 'klik Fujian', sekelompok pejabat militer yang pernah bertugas di provinsi yang sama saat Xi menjabat sebagai gubernur. Namun, hubungan tersebut tidak menyelamatkannya dari pemecatan.
Promosi dalam kepemimpinan Xi tidak hanya didasarkan pada keselarasan faksional, tetapi juga pada penekanan kesiapan militer dan loyalitas. Ketika faksi-faksi menjadi terlalu kuat atau individu dianggap sebagai ancaman, bahkan yang setia sekalipun, mereka dapat tersisih atau dipecat untuk melindungi citra partai dan otoritas Xi. Dengan demikian, pemecatan bukan hanya tentang korupsi atau ketidaksetiaan, tetapi juga tentang pengelolaan rivalitas internal dan penguatan dominasi Xi.
Di tengah semua manuver ini, pertanyaan yang mendasar tetap muncul: siapa yang akan menggantikan Xi? Secara resmi, tidak ada pewaris yang ditunjuk. Merancang rencana suksesi dalam sistem politik Tiongkok ibarat berjalan di atas cangkang telur—terlalu banyak kejelasan dapat sama berbahayanya dengan tidak ada sama sekali. Ketidakhadiran rencana yang jelas hanya memperburuk persaingan faksi, saat blok-blok yang bersaing dalam partai berusaha untuk memposisikan kandidat mereka sendiri untuk kepemimpinan masa depan.
Namun, mencalonkan pengganti terlalu dini adalah risiko yang tinggi—setelah teridentifikasi, individu tersebut dapat dengan cepat menjadi target politik bagi faksi rival yang berusaha menghalangi kebangkitan mereka. Musuh sejati Xi mungkin bukan faksi rival tetapi sistem satu partai yang ia pimpin. Selama PKT tetap tidak transparan dan terpusat, transisi kepemimpinan akan selalu dipenuhi ketidakpastian. Dalam lingkungan seperti ini, pesaing politik mungkin tidak bisa langsung menantang Xi, tetapi mereka dapat menargetkan sekutunya dan merusak pengaruhnya dari dalam.
Pada akhirnya, penghilangan seorang jenderal tinggi bukan hanya tentang satu individu. Ini adalah cermin dari cara kerja rezim yang telah lama mengutamakan loyalitas di atas stabilitas—dan kini semakin bergantung pada pemecatan ketimbang transparansi. Biaya strategi ini mungkin belum sepenuhnya terlihat, tetapi ketidakjelasan itu jelas terasa.
