Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru-baru ini menyatakan bahwa Prancis memiliki tekad untuk menerapkan sanksi terhadap Rusia terkait invasi yang dimulai pada Februari 2022. Dalam pernyataannya, Macron mengungkapkan kesiapan untuk membuka pembicaraan mengenai kemungkinan berbagi perlindungan nuklir Prancis dengan sekutu-sekutu Eropa. Namun, ia menekankan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah Paris tidak akan menanggung biaya keamanan bagi negara lain dan bahwa keputusan untuk menggunakan arsenal nuklir Prancis akan tetap menjadi hak prerogatif presiden Prancis.

“Saya akan mendefinisikan kerangka kerja ini dengan cara yang sangat resmi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang,” tambahnya. Pernyataan ini dibuat di tengah kekhawatiran yang melanda sekutu-sekutu Eropa, yang merasa terancam akan kehilangan perlindungan dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump. Komitmen Trump terhadap NATO dan kehadiran pasukan Amerika di Eropa telah dipertanyakan, membuat banyak negara sekutu merasa tidak aman.

Macron juga mengulangi posisinya mengenai aset Rusia senilai €200 miliar yang dibekukan di lembaga keuangan Euroclear yang berbasis di Brussel. Meskipun ada laporan bahwa Prancis mulai menyetujui ide untuk menyita aset tersebut, Macron menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak memiliki kerangka hukum untuk melakukannya. “Hari ini kami tidak memiliki kerangka hukum untuk itu,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun situasi politik semakin mendesak, Prancis tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengambil keputusan.