Pemerintah Filipina pada hari Rabu mengecam tindakan Korea Utara yang melakukan peluncuran beberapa rudal balistik jarak pendek, menyebutnya sebagai tindakan provokasi yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Menurut laporan, Pyongyang meluncurkan rudal tersebut pada tanggal 7 Mei untuk menguji kinerja dan proyektilnya sebelum akhirnya jatuh ke laut. Tindakan ini menunjukkan bahwa Korea Utara tetap bersikukuh pada agenda militer mereka di tengah ketegangan yang terus berlangsung di Semenanjung Korea.

Pemerintah Manila menyatakan bahwa peluncuran rudal oleh Korea Utara dianggap sebagai "tindakan provokatif" yang "menggangu kemajuan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas di Semenanjung Korea serta kawasan Indo-Pasifik." Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina, yang juga menggunakan nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Instabilitas yang terjadi di Semenanjung Korea telah lama menjadi perhatian Filipina, terutama karena adanya jumlah besar pekerja Filipina yang berada di Korsel, yang diperkirakan mencapai setidaknya 60.000 orang. Jika konflik meningkat, hal ini juga diperkirakan akan berdampak pada sekitar 242.000 warga Filipina yang tinggal di Jepang.

Manila secara konsisten mendukung seruan untuk denuklirisasi DPRK yang lengkap, terverifikasi, dan tidak dapat diubah. Pemerintah Filipina menekankan pentingnya dialog damai yang konstruktif, dan mengulangi seruan untuk Korea Utara agar segera menghentikan semua aktivitas yang dapat memperburuk situasi di kawasan tersebut, serta mematuhi semua kewajiban internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Tindakan provokatif dari Korea Utara ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di sekitarnya, tetapi juga bisa berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan yang lebih luas. Filipina berharap agar semua pihak dapat mengambil langkah menuju solusi damai untuk menyelesaikan ketegangan yang ada.