Promosi Jenderal Syed Asim Munir Menjadi Marsekal Lapangan di Pakistan: Langkah Kontroversial di Tengah Ketegangan dengan India

Islamabad, Pakistan – Pemerintah Pakistan telah mengumumkan promosi Jenderal Syed Asim Munir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata negara tersebut, ke pangkat marsekal lapangan. Keputusan ini diambil dalam konteks pertemuan militer terbaru antara Pakistan dan India, yang membawa kedua negara ke ambang perang kelima.
Ketegangan yang terjadi pada awal Mei lalu berlangsung selama empat hari, di mana kedua negara saling meluncurkan rudal dan drone. Pada tanggal 10 Mei, sebuah gencatan senjata diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang menghentikan serangan dan menurunkan tensi, setelah kedua negara saling menargetkan instalasi militer masing-masing.
Pemerintah Pakistan menilai kemenangan dalam konflik tersebut sebagai alasan langsung untuk mempromosikan Munir. Lalu, apa arti promosi ini bagi masa depan kepemimpinan militer Pakistan dan perannya dalam urusan domestik negara?
Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif, promosi Munir dilakukan sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan keberaniannya yang luar biasa dalam merancang strategi untuk menghadapi serangan dari India. “Sebagai pengakuan atas kepemimpinan militer yang cemerlang, keberanian, dan ketangguhannya dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan, kabinet menyetujui proposal perdana menteri untuk mempromosikan Jenderal Syed Asim Munir ke pangkat marsekal lapangan,” ungkap pernyataan tersebut.
Talal Chaudhry, menteri dalam negeri, menjelaskan bahwa keputusan untuk mempromosikan Munir diambil karena prestasi kepemimpinannya yang menunjukkan kemampuan militer Pakistan dalam menghadapi ancaman dari dua arah, yaitu terorisme di perbatasan barat dan ancaman dari timur yang memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. “Di bawah kepemimpinan Munir, kami berhasil keluar sebagai pemenang,” kata Chaudhry.
Pada kesempatan tersebut, Munir menyatakan rasa terima kasihnya atas kehormatan ini dan menganggap promosi tersebut sebagai penghargaan bagi seluruh angkatan bersenjata dan rakyat Pakistan. “Ini bukanlah penghargaan individu, tetapi untuk seluruh angkatan bersenjata Pakistan dan bangsa,” ujarnya.
Pangkat marsekal lapangan merupakan pangkat tertinggi dalam militer, dan sangat jarang dalam sejarah angkatan bersenjata Pakistan. Sejak merdeka pada tahun 1947, hanya ada 17 kepala angkatan bersenjata, dan Munir adalah yang kedua yang mendapatkan pangkat ini setelah Ayub Khan, yang juga melakukan kudeta militer pada tahun 1958.
Seorang pakar militer menjelaskan bahwa marsekal lapangan memiliki insignia khusus dan tongkat yang mereka bawa. Mereka tidak perlu memberi penghormatan, tetapi cukup melambaikan tongkat untuk mengakui penghormatan dari orang lain. Setelah gelar marsekal lapangan diberikan, gelar tersebut akan dipegang seumur hidup.
Di India, gelar marsekal lapangan juga sangat jarang, dengan hanya dua jenderal yang pernah menerimanya: Jenderal Sam Manekshaw setelah Perang 1971 dan Jenderal Kodandera M Cariappa, yang mendapatkan gelar tersebut pada tahun 1986.
Militer Pakistan dianggap sebagai institusi yang paling kuat di negara tersebut, dengan pengaruh besar dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Kepala militer sering kali dianggap sebagai posisi paling berkuasa, sering meng overshadow pemerintahan sipil yang terpilih. Meskipun Jenderal Qamar Javed Bajwa, pendahulu Munir, mengakui dalam pidato perpisahannya bahwa militer memiliki sejarah campur tangan politik, ia menyatakan bahwa campur tangan tersebut telah berakhir.
Namun, di bawah kepemimpinan Munir, banyak yang menuduh bahwa militer terus terlibat dalam politik, termasuk tindakan represif terhadap kelompok-kelompok politik tertentu. Dalam pemilu 2024, partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan menuduh adanya kecurangan, meskipun partai tersebut berhasil meraih kursi terbanyak meski harus mencalonkan diri sebagai independen.
Pemerintah Pakistan menolak tuduhan tersebut, dan militer di bawah Munir selalu membantah keterlibatan dalam proses politik. Sementara itu, Munir juga terlibat dalam urusan ekonomi negara, berperan sebagai ketua bersama Dewan Fasilitasi Investasi Khusus (SIFC) untuk membantu investor mengatasi hambatan birokrasi.
Ekonomi Pakistan yang mengalami krisis mendalam pada tahun 2022 menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan cadangan devisa mencapai lebih dari $10 miliar, dan inflasi yang turun drastis dari lebih dari 38% pada bulan Mei 2023 menjadi hanya 0,3% pada bulan April 2025.
Sebagian pengamat menilai promosi Munir tidak mengubah kepemimpinannya secara substansial, tetapi bisa berarti perpanjangan masa jabatannya yang lebih panjang. Promosi ini, menurut Maria Rashid, seorang pengajar di SOAS, Universitas London, hampir pasti menandakan bahwa masa jabatannya akan diperpanjang.
Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa langkah ini lebih berkaitan dengan perhitungan politik dari pemerintah dan militer, dengan analis politik Cyril Almeida menyatakan bahwa promosi ini merupakan cara Perdana Menteri Sharif untuk memastikan kelangsungan politiknya dengan menjaga hubungan baik dengan Munir. “Dia [Sharif] juga ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan menjadi ancaman,” katanya.
Seorang pensiunan jenderal dua bintang mengingatkan bahwa promosi Munir bisa memperkuat kendali militer atas urusan negara. Sahar Khan, seorang analis keamanan, sepakat bahwa penguatan pengaruh militer di politik Pakistan bisa merusak kredibilitas demokrasi negara tersebut yang sudah rapuh. Namun, Chaudhry menolak kritik tersebut, menekankan bahwa militer telah menunjukkan kemampuannya di medan perang dan mengklaim bahwa mereka bukanlah penindas warga negara sendiri.